ACRA v PwC: Singapore M&A Bulletin
1. Situs Search Engine
Company Registry Singapura (click)
2. Situs PwC.com, Singapore Mergers & Acquisitions Bulletin (Click)
Situs pertama merupakan situs ACRA pemerintah singapura yang disediakan untuk menguji atau mencari suatu perusahaan apakah terdaftar di Negeri Singapura. Sedangkan situs kedua situs milik Price Water House Cooper yang merilis bulletin tentang Merger & Aquisition tahun 2003 yang dilakukan perusahaan berdomisili di Singapura terhadap perusahaan yang berada di Singapura dan di luar singapura, Indonesia salah satunya, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk. Dimana pada tahun 2003 Gajah Tunggal di akuisisi oleh Garibaldi Venture Fund Limited dari tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Indonesia).
Jika memang Garibaldi merupakan sebuah perusahaan berdomisili di Singapura, artinya Garibaldi merupakan perusahaan Go-Public karena tidak terdapat kata Private (Pte) di dalam penulisan perusahaan tersebut. Yang berarti Garibaldi tentunya saham perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Singapura.
Namun kenyataanya, baik di Bursa Efek Singapura dan melalui situs ACRA di atas, nama Garibaldi Venture Fund Ltd tidak ditemukan. Apakah Garibaldi tidak berdomisili di Singapura atau hanya merupakan perusahaan imajiner? Sedangkan menurut Bloomberg sebagaimana dikutip PwC, Garibaldi adalah perusahaan berdomisili di Singapura. Untuk apa pula PwC bercerita tentang M&A bukan-perusahaan Singapura (Garibaldi) mengakuisisi bukan-perusahaan Singapura (Gajah Tunggal) di dalam buletin M&A Singapura. Pasti ada penjelasan mengenai hal ini, yang mana hanya BPPN, Bloomberg, Garibaldi dan PwC lah yang bisa memberi pencerahan.
artikel terkait: http://offshorefinancialcentre.blogspot.com
100 Hari SBY-Kalla: Dalam Kepungan Neoliberalisme
Oleh: Dr Revrisond Baswir
Pemerhati ekonomi-politik UGM
PADA masa kampanye pemilihan presiden lalu, saya menulis sebuah artikel mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam memilih presiden. Salah satu hal yang saya tekankan adalah mengenai arti penting susunan anggota kabinet. Hemat saya, visi dan misi seorang calon presiden tidak dapat hanya disimak berdasarkan janji-janji yang mereka kemukakan selama masa kampanye. Tidak kalah pentingnya dari janji-janji kampanye para calon presiden adalah corak figur yang akan membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintah.
Setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) muncul sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi susunan anggota kabinet belum diumumkan, saya kembali menulis sebuah artikel yang mengungkapkan kecemasan saya terhadap prospek kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK. Kecemasan saya itu terutama dipicu oleh mencuatnya beberapa nama calon anggota tim ekuin (ekonomi keuangan dan industri), yang dalam pandangan saya, memiliki cara berpikir ekonomi sangat berbeda dari visi dan misi ekonomi SBY.
Sebagaimana diketahui, visi dan misi ekonomi SBY, yang saya sebut sebagai Esbeyenomics, memiliki corak yang sangat berbeda daripada corak pemikiran ekonomi arus utama yang banyak dianut oleh para ekonom dan para pengusaha di Indonesia. Sebagaimana tertuang secara akademis dalam disertasi yang dipertahankannya di Institut Pertanian Bogor (IPB), Esbeyenomics dalam garis besarnya memiliki tiga ciri. Pertama, Esbeyenomics menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tidak hanya penting, karena sangat kronisnya masalah kemiskinan dan pengangguran yang melanda Indonesia, tetapi terutama karena kedua hal tersebut langsung berkaitan dengan pemenuhan hak asasi ekonomi warga negara.
Kedua, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Esbeyenomics dengan sadar meletakkan prioritas pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Hal itu tidak dilakukan semata-mata karena terkonsentrasinya kaum miskin dan pencari kerja di sektor pertanian dan perdesaan, tetapi sekaligus sebagai upaya untuk memindahkan sumbu perputaran roda ekonomi nasional dari pasar internasional ke pasar domestik.
Sebab itu, ketiga, dalam pandangan Esbeyenomics, tindakan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukanlah meningkatkan pembuatan utang luar negeri baru atau memuliakan masuknya investasi asing, melainkan meningkatkan alokasi anggaran negara untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan.
Kerangka berpikir Esbeyenomics yang lebih berorientasi pada sektor pertanian dan perdesaan, kemandirian ekonomi melalui penguatan pasar domestik, dan peningkatan peranan negara tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan kerangka berpikir ekonomi neoliberal yang dianut oleh kebanyakan ekonom dan pengusaha di Indonesia.
Sebagaimana terungkap secara rinci dalam agenda Konsensus Washington yang disusun oleh IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika, agenda utama ekonomi neoliberal dalam garis besarnya meliputi empat agenda berikut: pelaksanaan kebijakan uang ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor perdagangan, dan pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Tetapi, menjelang dini hari 20 Oktober 2004, setelah mendapat kecaman dari sejumlah mahasiswa dan mengalami penundaan selama hampir empat jam, ternyata justru kecemasan saya itulah yang benar-benar menjadi kenyataan.
Sebagaimana diketahui, tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak hanya dipimpin oleh mantan Ketua Kadin Aburizal Bakrie, tetapi diperkuat oleh sejumlah nama yang tidak perlu diragukan lagi kegandrungannya terhadap ekonomi pasar. Mereka adalah mantan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan, mantan Menteri ESDM Kabinet Gotong Royong (KGR) Purnomo Yusgiantoro pada posisi yang sama, peneliti CSIS Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Preskom PT PLN Andung Nitimihardja sebagai Menteri Perindustrian, mantan Direktur IMF Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
Menyimak deretan nama tersebut, arah kebijakan ekonomi KIB sebenarnya sudah dapat diduga. Artinya, dengan munculnya nama-nama yang sangat probisnis dan propasar itu, lebih-lebih dengan munculnya dua nama mantan direktur pada lembaga keuangan multilateral, berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia menjadi sulit dihindarkan.Dan, saya kira, memang demikianlah yang berlangsung dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK. Ibaratnya, 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK tidak hanya mempertontonkan terjadinya pertarungan ekonomi-politik yang cukup seru dalam memperebutkan tim ekuin.
Pada saat yang sama ia juga mengungkapkan tenggelamnya Esbeyenomics dalam kepungan neoliberalisme.'The show must go on'Sehubungan dengan itu, saya setidak-tidaknya mencatat lima hal penting yang dapat diajukan sebagai bukti betapa sangat tingginya komitmen tim ekuin KIB untuk melanjutkan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal di Indonesia.Pertama, adanya komitmen tim ekuin KIB untuk bekerja sesuai white paper dan APBN 2005. white paper dan APBN 2005 adalah dua dokumen ekonomi-politik yang disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati.
Dengan demikian, tidak berlebihan bila segera muncul kesan bahwa tim ekuin KIB sesungguhnya tidak lebih dari tim ekuin Kabinet Gotong Royong (KGR) II.Sesuai dengan perhitungan yang terdapat dalam APBN 2005, mudah dimengerti bila agenda pertama yang dijual oleh tim ekuin KIB adalah rencana kenaikan harga BBM. Hebatnya, yang turut berteriak mengenai rencana kenaikan sebesar rata-rata 40 persen itu tidak hanya Menkeu atau Menko Perekonomian. Pengumuman rencana kenaikan harga BBM justru dikemukakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.Kedua, adanya 'kesepakatan bersama' antara Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk memasukkan pendidikan sebagai bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka General Agreement on Tariffs and Services (GATS).
Padahal, jauh sebelum pembentukan KIB, kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu telah ditolak Forum Rektor.Belakangan, walaupun Mendag dan Mendiknas tampak mencoba mengakomodasi aspirasi Forum Rektor, yaitu dengan membatasi liberalisasi pendidikan pada pendidikan kejuruan, namun keduanya tetap memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah liberalisasi menyeluruh sektor pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mendag Mari Elka Pangestu, "Rencananya pemerintah hendak membukanya, tapi, saat ini belum bisa karena ada penolakan dari Forum Rektor."Ketiga, adanya resistensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro terhadap pembatalan Undang-undang (UU) Kelistrikan No 20/2002 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagaimana diketahui, dalam rangka judicial review UU Kelistrikan yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT PLN, MK memutuskan bahwa UU tersebut terbukti secara syah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab itu, sebelum tersusunnya UU Kelistrikan yang baru, pemerintah wajib mengelola sektor kelistrikan sesuai dengan UU No 15/1985.Tetapi tim ekuin Kabinet Indonesia bersatu cenderung berpandangan lain. Pembatalan UU Kelistrikan No 20/2002 itu justru cenderung dipandang sebagai malapetaka.
Sebab itu, dalam rangka penyelenggaraan pertemuan puncak infrastruktur, 17-18 Januari 2005, Menteri ESDM segera mengumumkan diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 15/1985, yang cenderung melanjutkan pelaksanaan agenda-agenda yang tercantum dalam UU Kelistrikan No 20/2002.Keempat, adanya kecenderungan tim ekuin KIB untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan teori tetesan ke bawah.
Sebagaimana terungkap secara terinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2005-2009 diproyeksikan akan mencapai rata-rata 6,6% per tahun.Untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup ambisius tersebut, KIB berencana meningkatkan peranan investasi swasta, domestik dan asing, dari sekitar Rp2.123,6 triliun untuk periode 2000 - 2004 menjadi sekitar Rp3.684,2 triliun untuk periode 2005 - 2009.Khusus mengenai peranan negara, RPJM memproyeksikan bahwa defisit APBN akan terus berlanjut hingga 2007.
Artinya, jika UU Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 merencanakan akan mencapai anggaran berimbang pada 2004, maka RPJM menundanya menjadi 2008. Hal yang terakhir ini jelas merupakan indikasi akan berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal seperti penghapusan subsidi, divestasi perbankan, dan privatisasi BUMN, setidak-tidaknya hingga akhir 2007.Kelima, terungkapnya resistensi terbuka Menkeu dan Menteri PPN/Ketua Bappenas terhadap tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club.
Sebagaimana diketahui, menyusul terjadinya bencana tsunami di Aceh dan sebagian Sumatra Utara, dimotori oleh Jerman dan Prancis, negara-negara anggota Paris Club mengambil inisiatif menawarkan moratorium dan penghapusan utang kepada Indonesia.Alih-alih menyongsong inisiatif tersebut dengan menyusun proposal dan tim lobi yang handal, Menkeu dan Menneg PPN/Ketua Bappenas justru sibuk mengemukakan berbagai argumentasi mengenai bahaya moratorium bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan utama yang mereka kemukakan untuk menolak tawaran bersejarah tersebut. Pertama, mereka yakin moratorium akan memaksa Indonesia untuk kembali berada di bawah pengawasan IMF. Kedua, mereka yakin bahwa moratorium akan ditolak oleh Jepang. Dan, ketiga, mereka juga yakin bahwa pelaksanaan moratorium akan berdampak pada turunnya rating utang Indonesia.Satu persatu argumentasi mereka itu dibantah oleh IMF, Jepang, dan lembaga rating internasional seperti Moody's dan Standard and Poor. Meski begitu, tanpa alasan yang jelas, keduanya cenderung bertahan. Akibatnya, meskipun diproyeksikan mendapat hibah sebesar US$1,6 miliar dari negara-negara yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), tim ekuin KIB nekat membuat tambahan utang luar negeri baru (pinjaman proyek untuk rekonstruksi Aceh) sebesar US$0,7 miliar.
Tantangan ke depanMenyimak kelima catatan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat kuatnya watak neoliberal yang mewarnai tim ekuin KIB. Dibandingkan dengan tim ekuin KGR I, kecuali pada Kementerian BUMN, watak neoliberal KGR II justru tampak lebih kuat.Dengan kecenderungan seperti itu, kecuali terjadi perombakan susunan anggota kabinet, dapat disaksikan betapa sangat sempitnya peluang penerapan ekonomi kerakyatan ala Esbeyenomics dalam lima tahun ke depan. Lebih-lebih dengan bertahannya Post Program Monitoring IMF dan tersusunnya RPJM 2005-2009.Bahkan, dengan bertambahnya pembuatan utang luar negeri baru dalam rangka rekonstruksi Aceh, yang oleh Menteri PPN/Ketua Bappenas diproyeksikan akan mencapai US$4,5 miliar, transformasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi pasar neoliberal akan semakin sulit dicegah.Dengan menyatakan itu, tentu bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa perlawanan terhadap neoliberalisme akan berakhir begitu saja.
Sebagaimana telah berlangsung lima tahun belakangan, penguatan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dapat dipastikan akan diikuti oleh menguatnya perlawanan terhadap tindakan tersebut.Dengan demikian, secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan akan tetap diwarnai oleh terjadinya pertentangan sengit antara pemerintah yang tetap melaju dengan agenda ekonomi neoliberalnya, dengan meluasnya perlawanan berbagai komponen masyarakat terhadap pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal tersebut.Pertanyaannya, pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti apakah sesungguhnya yang ingin kita capai di tengah-tengah tindasan utang dan pertentangan sengit seperti itu? Wallahu a'lam bissawab..
AHMADINEJAD
(Dari Buku "Ahmadinejad, David di Tengah Angkara Goliath Dunia" terbitan Himah Teladan, kelompok Mizan)Sebelum menjabat sebagai presiden Iran beliau adalah walikota Teheran, periode 2003-2005. Teheran, ibukota Iran, kota dengan sejuta paradoks, memiliki populasi hampir dua kali lipat dari Jakarta, yaitu sebesar 16 juta penduduk. Untuk bisa menjadi walikota dari ibukota negara tentu sudah merupakan prestasi tersendiri mengingat betapa Iran adalah negara yang dikuasai oleh para mullah. Ia bukanlah ulama bersorban, tokoh revolusi, dan karir birokrasinya kurang dari 10 tahun. Beliau tinggal di gang buntu, maniak bola, tak punya sofa di rumahnya, dan kemana-mana dengan mobil Peugeot tahun 1977. Penampilannya sendiri jauh dari menarik untuk dijadikan gosip, apalagi jadi selebriti. Rambutnya kusam seperti tidak pernah merasakan sampo dan sepatunya itu-itu terus, bolong disana-sini, mirip alas kaki tukang sapu jalanan di belanatara Jakarta.
Nah! Kira-kira dengan modal dan penampilan begini apakah ia memiliki kemungkinan untuk menjabat sebagai walikota Depok saja, umpamanya? Dalam tempo setahun pertanyaan tentang kemampuannya memimpin terjawab. Warga Teheran menemukan bahwa walikotanya sebagai pejabat yang bangga bisa menyapu sendiri jalan-jalan kota, gatal tangannya jika ada selokan yang mampet dan turun tangan untuk membersihkannya sendiri, menyetir sendiri mobilnya ke kantor dan bekerja hingga dini hari sekedar untuk memastikan bahwa Teheran dapat mejadi lebih nyaman untuk ditinggali. "Saya bangga bisa menyapu jalanan di Teheran." Katanya tanpa berusaha untuk tampil sok sederhana. Di belahan dunia lain sosoknya mungkin dapat dijadikan reality show atau bahkan aliran kepercayaan baru.
Sejak hari pertama menjabat ia langsung mengadakan kebijakan yang bersifat religius seperti memisahkan lift bagi laki-laki dan perempuan (ini tentu menarik hati para wanita di Teheran), menggandakan pinjaman lunak bagi pasangan muda yang hendak menikah dari 6 juta rial menjadi 12 juta rial, pembagian sup gratis bagi orang miskin setiap pekan, dan... menjadikan rumah dinas walikota sebagai museum publik! Ia sendiri memilih tinggal di rumah pribadinya di kawasan Narmak yang miskin yang hanya berukuran luas 170 m persegi. Ia bahkan melarang pemberian sajian pisang bagi tamu walikota mengingat pisang merupakan buah yang sangat mahal dan bisa berharga 6000 rupiah per bijinya. Ia juga menunjukkan dirinya sebagai pekerja keras yang sengaja memperpanjang jam kerjanya agar dapat menerima warga kota yang ingin mengadu. Namun salah satu keberhasilannya yang dirasakan oleh warga kota Teheran adalah spesialisasinya sebagai seorang doktor di bidang manajemen transportasi dan lalu lintas perkotaan.
Sekedar untuk diketahui, kemacetan kota Teheran begitu parahnya sehingga saya pernah dikirimi salah satu foto lelucon dari berbagai belahan dunia dengan judul "Only in ..." . salah satunya dari Teheran dengan judul "Only in Teheran" dengan foto kemacetan lalu lintasnya yang bisa bikin penduduk Jakarta menertawakan kemacetan lalu lintas di kotanya. Secara dramatis ia berhasil menekan tingkat kemacetan di Teheran dengan mencopot lampu-lampu di perempatan jalan besar dan mengubahnya menjadi jalur putar balik yang sangat efektif. Setalah menjabat dua tahun sebagai walikota Teheran ia masuk dalam finalis pemilihan walikota terbaik dunia World Mayor 2005 dari 550 walikota yang masuk nominasi. Hanya sembilan yang dari Asia, termasuk Ahamdinejad.Tapi itu baru awal cerita. Pada tangagl 24 Juni 2005 ia menjadi bahan pembicaraan seluruh dunia karena berhasil menjadi presiden Iran setelah mengkanvaskan ulama-cum-mlliter Ali Hashemi Rafsanjani dalam pemilihan umum.
Bagaimana mungkin padahal pada awal kampanye namanya bahkan tidak masuk hitungan karena yang maju adalah para tokoh yang memiliki hampir segalanya dibandingkan dengannya? Dalam jajak pendapat awal kampanye dari delapan calon presiden yang bersaing, Akbar hasyemi Rafsanjani, Ali Larijani, Ahmadinejad, Mehdi Karrubi, Mohammed Bhager Galibaf, Mohsen Meharalizadeh, Mohsen Rezai, dan Mostafa Min, popularitas Ahmadinejad paling buncit.Pada masa kampanye ketika para kontestan mengorek sakunya dalam-dalam untuk menarik perhatian massa, Ahmadinejad bahkan tidak sanggup untuk mencetak foto-foto dan atributnya sebagai calon presiden. Sebagai walikota ia menyumbangkan semua gajinya dan hidup dengan gajinya sebagai dosen. Ia tidak mampu untuk mengeluarkan uang sepeser pun untuk kampanye! Sebaliknya ia justru menghantam para calon presiden yang menggunakan dana ratusan milyar untuk berkampanye atau yang bagi-bagi uang untuk menarik simpati rakyat.
Pada pemilu putaran pertama keanehan terjadi, Nama Ahmadinejad menyodok ke tempat ketiga. Di atasnya dua dedengkot politik yang jauh lebih senior di atasnya, Akbar Hashemi Rafsanjani dan Mahdi Karrubi. Rafsanjani tetap menjadi favorit untuk memenangi pemilu ini mengingat reputasi dan tangguhnya mesin politiknya.Tapi rakyat Iran punya rencana dan harapan lain, Ahmadinejad memenangi pemilu dengan 61 % sedangkan Rafsanjani hanya 35%. Logika real politik dibikin jungkir balik olehnya.Ahmadinejad memang penuh dengan kontroversi. Ia presiden yang tidak berasal dari mullah yang selama puluhan tahun telah mendominasi hampir semua pos kekuasaan di Iran, status quo yang sangat dominan. Ia juga bukan berasal dari elit yang dekat dengan kekuasaan, tidak memiliki track-record sebagai politisi, dan hanya memiliki modal asketisme, yang untuk standar Iran pun sudah menyolok. Ia seorang revolusioner sejati sebagaimana halnya dengan Imam Khomeini dengan kedahsyatan aura yang berbeda. Jika Imam Khomeini tampil mistis dan sufistis, Ahamdinejad justru tampil sangat merakyat, mudah dijangkau siapapun, mudah dipahami dan diteladani. Ia adalah sosok Khomeini yang jauh lebih mudah untuk dipahami dan diteladani. Ia adalah figur idola dalam kehidupan nyata.
Seorang 'satria piningit' yang mewujud dalam sosok nyata. Sebagaimana mentornya, ia tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Kekuasaan seolah tidak menyentuh karakter-karakter terdalamnya. Ia seolah memiliki 'kepribadian ganda', di satu sisi ia bisa bertarung keras untuk merebut dan mengelola kekuasaan, dan di sisi lain ia bertarung sama kerasnya menolak segenap pengaruh kekuasaan agar tidak mempengaruhi batinnya. Tidak bisa tidak, dengan karakter yang demikian kompleks itu seorang revolusioner macam Ahmadinejad memang ditakdirkan untuk membuat banyak kejutan dan drama pada dunia.
Ia memangkas semua biaya dan fasilitas kedinasan yang tidak sine-qua-non terutama dengan urusan pribadi. Dalam pandangannya, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang maju dan sejahtera, pejabat negara haruslah memiliki standar hidup yang sama dengan rakyat kebanyakan., mencerminkan kehidupan nyata dari masyarakatnya, dan tidak hidup di menara gading. Ia menetapkan PPN baru bagi orang-orang kaya dan mengunakan dananya untuk membangun perumahan bagi rakyat miskin. Ia membawa 'uang minyak ke piring-piring orang miskin' dengan program "Reza Love Fund" (Reza adalah Imam ke delapan kaum Syiah) dengan mengalokasikan 1,3 milyar dollar untuk program bantuan bagi kalangan muda untuk menikah, memulai usaha baru, dan membeli rumah. Meski mengagumi Imam Khomeini dan hidup asketis tidak berarti ia konservatif.Ia bahkan tampil moderat. Ketika ditanya apakah ia akan mengekang penggunaan jilbab yang kurang Islami di kalangan remaja Teheran, ia menjawab,:"Orang cenderung berpikir bahwa kembali ke nilai-nilai revolusioner itu hanya urusan memakai jilbab yang baik. Masalah sejati bangsa ini adalah lapangan kerja dan perumahan untuk semua, bukan apa yang harus dipakai."Meski telah terpilih menjadi presiden ia sama sekali tidak mengubah penampilannya.
Ia tetap tampil bersahaja dan jauh dari pamor kepresidenan. Pada salah satu acara dengan kalangan mahasiswa salah satu peserta menanyakan penampilannya yang tidak menunjukkan tampang presiden tersebut. Dengan lugas ia menjawab,:"Tapi saya punya tampang pelayan. Dan saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat." Air mata saya mengalir membaca ini. Subhanallah! Alangkah rendah hatinya pemimpin satu ini. Tak salah jika ia dicintai oleh bagitu banyak mahluk.
